PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP APARATUR DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA CIRO-CIROE KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Main Article Content

yenni jamal
Ahmad Mustanir
Adam Latif

Abstract

The research objective was to determine the aplication of the principles of good governance to village officials in public services in the Ciro-ciroe village, Watang Pulu district, Sidenreng Rappang district and to determine the factors that influenca it. The population of this study was 1356 people, while the research sampel used total probability sampling amounting to 92 people. Data collectiontechniques used in this study are to use observation techniques, interviews, literature study and questionnaires. The data collected was then analyzed using frequency and percentage tables.


The result sof this study indicate that the principles of good governance apparatus in the village of Ciro-ciroe Kacamatan Watang Pulu, Sidenreng Rappang Regency above, then the average percentage is obtained, namely 78,12%. So it can beconcluded that this indicatoris in the very good category. Public servants of the ciro-ciroe village apparatus Watang Pulu district Sidenreng Rappang district above, then the average percentage result it 69,83%. So it can be concluded that this indicator is in the quite good category. As for the factors that most influenca the application of the principles of good governance to village officials in public services in the Ciro-ciroe village Watang Pulu sub-district, Sidenreng Rappang district above, the average percentage result is 71,96%. So it can be concluded that this indicator is in the quite good category.

Article Details

How to Cite
jamal, yenni, Mustanir, A., & Latif, A. (2020). PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP APARATUR DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA CIRO-CIROE KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG. PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, 8(3), 207-212. https://doi.org/10.51817/prj.v8i3.298
Section
Articles

References

Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Hayat. 2013. Profesionalitas dan proporsionalitas: Pegawai Tidak Tetap dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Publik. Civil Service. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS. Vol. 7 No. 2 November 2013. Pusat Kajian dan Penelitian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.
............... . 2014. Implikasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Terhadap Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur. Jurnal Transformasi Administrasi VOL.04 NO.01.Aceh: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV Lembaga Administrasi Negara. Hal. 649-650.
............... . 2014. Konsep Kepemimpinan dalam Reformasi Birokrasi: Aktualisasi Pemimpin dalam Pelayanan Publik Menuju Good Governance. Jurnal Borneo Administrator Vol. 10 No. 1. Samarinda: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara.
Idrus, M. 1999. Sistem Pengawasan dan Perimbangan untuk Mewujudkan GoodGovdernance. Administrasi Negara, Demokrasi dan Masyarakat Madani. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Hardiansyah .2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.

Indriyati dan Hayat. 2015. Peranan Perawat dalam Kerangka Kinerja Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Keperawatan. Jurnal Transformasi Administrasi Vol. 4 No. 1 Tahun 2015. Hal. 828-845.
Kadarisman, M. 2012. Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Kaloh, J. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Satu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global. Jakarta: PT Renika Cipta.
Kamus Terbaru Bahasa Indonesia. 2008. Surabaya: Reality Publisher.
Lembaga Administrasi Negara. 2010. Pengembangan Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Lembaga Administrasi Negara RI.
Lewis, Carol W. And Stuart C. Gilman. 2005. The Ethics Challenge in Publiks Service: A Problem-Solving Guide. Market Street, San Fransisco: Jossey-Bass.
Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2005. Evaluasi Kinerja SDM. Bandung: PT Refika Aditama.
Mariana, Dede, dkk. 2010. Reformasi Birokrasi dan Pradigma Administrasi Publik di Indonesia; Revitalisasi Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan E-Governance. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Noorsyam, Djumara, dkk. 2010. Pengembangan Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pusat Kajian Manajemen Pelayanan Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan LAN RI.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Pramuka, Gatot. 2010. E-Government dan Reformasi Layanan Publik. Revitalisasi
Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan E-Governance. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Prasojo, Eko. 2013. Pemimpin dan Reformasi Birokrasi. Jakarta: Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Rahmayanty, Nina. 2013. Manajemen Pelayanan Prima. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Safroni, M. Ladzi. 2012. Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia. Malang: Aditya Media Publishing.
Silalahi, Ulber. 2011. Asas-Asas Manajemen. Bandung: PT Refika Aditama.
Sinambela, Lijan Poltak. 2012. Kinerja Pegawai: Teori Pengukuran dan Implikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suaedi, Falih. 2010. E-Governance Sebagai Sarana Revitalisasi Birokrasi; Revitalisasi Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan E-Governance. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sujana, Ade. 2004. Pengukuran “Competency Based” Sebagai Salah Satu Pemicu
Peningkatan Kinerja PNS. Bunga Rampai Administrasi Publik Mengemban Misi Reformasi Birokrasi dan Administrasi Negara pada Pemerintahan Baru Pasca 2004. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Syafiie, Inu Kencana dan Welasari. 2013. Ilmu Administrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Tjiptoherijanto, Prijono. 1999. Sumber Daya Manusia Aparatur Negara Pada Era Krisis Ekonomi dan Reformasi. Administrasi Negara, Demokrasi dan Masyarakat Madani. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Tjokromidjojo, H. Bintoro. 1999. Agenda Akse Reformasi Birokrasi. Administrasi Negara Demokrasi dan Masyarakat Madani. Jakarta: Lembaga Admnistrasi Negara.
Triyono, Bambang, dkk. 2013. Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi . Jakarta: Direktoral Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Jo. Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Wibawa, Samodra. 2010. Mengukur Kinerja Dina Kabupaten: Pemikiran Awal. (Revitalisasi Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan e-Governance). Yogyakarta: Graha Ilmu.

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.