PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan

E-GOVERNMENT SEBAGAI KATALIS TRANSPARANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS DARI SMART CITY SURABAYA)

2025-11-14T02:30:50+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana E-Government dapat bertindak sebagai katalis transparansi pemerintah dalam konteks Smart City Surabaya dan bagaimana kolaborasi berbagai elemen mendukung implementasi program-program tersebut. Melalui metode penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dengan studi dokumentasi dan triangulasi data untuk memverifikasi hasilnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara E-Government dan media sosial meningkatkan akses informasi, partisipasi publik, dan akuntabilitas pemerintah. Penerapan E-Government di Surabaya yang dimulai pada tahun 2002 telah menjadi katalis penting dalam mempromosikan transparansi dan efisiensi dalam pelayanan publik. Implementasi ini berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup warga Surabaya dan berkontribusi dalam pencapaian pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

PERAN POLRI TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PENELITIAN POLRES LUWU)

2025-11-14T02:31:34+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Polri dalam proses penyidikan tindak pidana terhadap anak di bawah umur di wilayah Polres Luwu. Fokus utama penelitian ini adalah memahami mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian serta kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem peradilan pidana anak.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan aparat kepolisian serta pihak terkait. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan peran penyidik dalam penyidikan kasus yang melibatkan anak serta hambatan yang dihadapi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Polri memiliki peran strategis dalam setiap tahapan penyidikan, termasuk penyelidikan awal, pemeriksaan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, pendampingan oleh pihak terkait, serta penerapan prinsip diversi dan restorative justice. Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan jumlah penyidik khusus anak, fasilitas yang kurang memadai, serta kurangnya koordinasi dengan lembaga lain yang berwenang dalam perlindungan anak.

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun Polri telah berupaya menerapkan sistem penyidikan yang berorientasi pada perlindungan anak, masih terdapat berbagai kendala yang perlu segera diatasi guna memastikan penegakan hukum yang lebih humanis dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik, perbaikan sarana prasarana, serta penguatan koordinasi antar lembaga terkait dalam sistem peradilan pidana anak.

UPAYA PENINGKATAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

2025-11-14T02:34:10+00:00

State Civil Apparatus, hereinafter abbreviated as ASN according to Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, is a profession for civil servants and government employees with work agreements who work in government agencies. The implementation of public services will be realized determined by various factors, including the professionalism of the apparatus, while to get a professional apparatus requires the quality of apparatus resources in accordance with the demands of the organization, this is important and essential because public services are services that are directly related to meeting the needs of the wider community and greatly affect the achievement of overall organizational goals. This study aims to analyze performance improvement efforts at the Bureau of Organization of the Regional Secretariat of South Sumatra Province. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The data collection techniques used in this research are interviews, observation, and documentation. There are performance indicators in efforts to improve performance in employees including indicators of Work Quality, Timeliness, Initiative, Ability, and Communication. The results of the research conducted show that performance improvement efforts are appropriate in improving employee performance. However, there are still shortcomings experienced by the State Civil Apparatus (ASN) in improving performance efforts.

ANALISIS GENDER TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG

2025-11-14T02:34:33+00:00

This study aims to determine the effect of Gender Analysis on Emplpyee Performance at the Regional Secretariat Office of North Palembang City. This research is a research with a totalquantative approach. The data used are primary data, with a total sample of 60 respndents, where this research was conducted for 2 months using a questionnaire to obtain the required data. Analysis of the influence of variables using simple linear regression gender analysis has a significant effect on employee performance.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI TANAH DENGAN AKTA DIBAWAH TANGAN

2025-11-14T02:38:26+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pembeli dalam transaksi jual beli tanah, khususnya yang dilakukan secara akta di bawah tangan, dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Transaksi jual beli tanah secara akta di bawah tangan masih sering dilakukan di masyarakat meskipun regulasi yang ada mengamanatkan penggunaan akta yang sah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini mengkaji pertentangan antara regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1320-1338 yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, termasuk perjanjian jual beli. Penelitian ini mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan mengenai akta yang sah dalam regulasi pertanahan dengan prinsip-prinsip dalam KUHPerdata terkait dengan syarat sahnya perjanjian, seperti kesepakatan yang jelas dan formalitas hukum dalam transaksi jual beli. Penelitian ini mengadopsi asas lex specialis derogat legi generali, yang menunjukkan bahwa meskipun transaksi jual beli tanah di bawah tangan diakui, namun pembuktian dan perlindungan hukum bagi pembeli tetap terbatas. Perlindungan hukum bagi pembeli dilakukan melalui upaya preventif dan represif oleh pihak berwenang, dengan memperhatikan kejelasan peraturan dan pengawasan dalam pelaksanaan transaksi jual beli tanah

PERAN BPBD PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA SATUAN TUGAS (SATGAS) UNTUK MENANGGULANGI BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

2025-11-14T02:38:59+00:00

The main focus of this study is the role of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of South Sumatera in improving the performance of the task force (Satgas) to overcome forest and land fire disasters. The purpose of this study is to observe the role of BPBD in improving the performance of the task force to overcome land and forest fire disasters, especially in South Sumatra Province. The research method used in this study is a qualitative method with data collection techniques through observation and in-depth interviews and data triangulation. Based on the findings in this study, it shows that the role of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in improving the performance of the task force to overcome forest and land fire disasters has been running well, but there are still several obstacles in efforts to prevent forest and land fires in South Sumatera, namely limited Human Resources (HR), limited facilities and infrastructure, lack of human awareness to protect the surrounding environment.

PROSES PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM : TINJAUAN HUKUM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012

2025-11-14T02:39:29+00:00

Pokok Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Bagaimana upaya meminimalisir permasalahan dalam penerapan peraturan yang berlaku. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum memiliki proses yang kompleks yang disebabkan oleh banyaknya pihak yang terlibat di dalamnya yaitu pemerintah sebagai pelaksananya, masyarakat ataupun individu sebagai pihak yang berhak/pemilik lahan. Ketaatan penyelenggara pelaksana, ketaatan melaksanakan semua tahapan 1 yang diatur dalam undang-undang, keterlibatan masyarakat setempat dapat menjadi suatu hal yang kompleks dan berpotensi menimbulkan permasalahan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui proses implementasi Undang-Undang yang berlaku tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Palopo dan untuk menganalisis dan mengetahui upaya meminimalisir permasalahan implementasi Undang-Undang yang berlaku tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Palopo. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode normatif empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Palopo.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palopo khususnya Dinas Pertanahan Kota Palopo belum sepenuhnya sesuai dengan segala proses yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman peraturan terhadap peraturan tersebut baik dalam tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Termasuk pada tahapan perencanaan yang penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT).

TATA KELOLA PERSAMPAHAN DI KOTA PALEMBANG : STUDI TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KECAMATAN KALIDONI KOTA PALEMBANG PERIODE TAHUN 2017–2021

2025-11-14T02:39:57+00:00

This research aims to determine local government governance in waste management in Palembang City. The research used is a qualitative approach due to the characteristics of the research which aims to describe answers to questions and analyze them regarding local government governance in Palembang City, especially in Kalidoni District, so that an understanding and analysis of the factors that play a role in it is obtained. Based on the previous discussion, the conclusions from the results of research conducted regarding waste management in Kalidoni District, Palembang City: the issues and potential solutions viewed from a government governance perspective are as follows: 1) Solid waste governance in Palembang City as follows: In general, the pattern of waste management in other large cities in Indonesia is still focused on the performance of the Regional Government in managing waste with the concept: transportation from TPS to TPA. Next, it is dumped in the landfill using the open dumping concept. Waste management in Palembang City also found waste management concepts using the 3R system and Waste Bank, although the amount is still small and has not significantly helped reduce the volume of waste in Palembang City, which amounts to more than a thousand tons per day. 2) Waste management in Kalidoni District was developed from the perspective of government governance in Palembang City, consisting of: a) Leaders and Leadership, one of the potential determining aspects of government governance.

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN LUWU

2025-11-14T02:40:44+00:00

Anak adalah suatu karunia Tuhan yang maha Esa yang dalam dirinya juga terdapat suatu harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan yang khusus agar kelak dapat tumbuh serta berkembang dengan baik dalam masyarakat. Kekerasan seksual atau sexsual abuse adalah tindakan ekspresi atau perlakuan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanipulasi orang lain agar terlibat dalam aktivitas seksual yang diinginkan. Kekerasan seksual pada anak menjadi suatu permasalahan yang cukup serius dan mengancam masa depan bangsa. Anak korban kekerasan seksual akan menerima dampak secara fisik dan psikisnya. Permasalahan kekerasan seksual pada anak menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak atas perlindungan dari kekerasan belum berjalan sebagaimana mestinya. Melihat kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Luwu cukup banyak kejadian. Bahkan mungkin lebih banyak lagi berada di tengah-tengah kita karena bisa saja tidak dilaporkan karena itu sesuatu yang menjadi aib. Korban mendapat kekerasan seksual justru dari kalangan terdekat, seperti anggota kelurga inti, teman atau tetangga dan guru. Permasalahan kekerasan seksual membutuhkan upaya penanggulangan melalui sarana penal atau non penal, sehingga dapat menjamin perlindungan hukum terhadap anak dan menurunkan kekerasan seksual terhadap anak.Untuk mencapai perlindungan yang maksimal terhadap anak-anak korban

kekerasan seksual, dibutuhkan kerjasama lintas sektoral, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penanganan yang lebih cepat dan tegas terhadap setiap kasus yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual serta untuk mengetahui dan menganalisa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.