PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DESA BERBASIS NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DI KABUPATEN SUMEDANG
Keywords:
Moderasi Beragama, Pembangunan Desa, Masyarakat
Abstract
Heterogenitas masyarakat yang ada di desa saat ini harus mampu dikelola dengan baik, hal ini selain untuk menghindari konflik sosial juga untuk memastikan kesuksesan pelaksanaan pembangunan desa. Didasarkan kepada pemahaman tersebut maka artikel ini mengkaji mengenai pembangunan desa yang berbasis kepada nilai-nilai moderasi beragama dengan fokus kepada 2 (dua) pokok kajian utama, yaitu nilai-nilai penting moderasi beragama dalam pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa berbasis moderasi beragama. Metode penelitian dalam penulisan artikel ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai penting moderasi beragama dalam pembangunan desa yaitu dapat menjamin penyelenggaraan pembangunan desa yang inklusif dan akomodatif terhadap setiap perbedaan termasuk didalamnya perbedaan keyakinan agama. Pelaksanaan pembangunan desa berbasis kepada nilai-nilai moderasi beragama dilakukan mulai dari tahap perencanaan pembangunan desa yang mengakomodasi program-program moderasi beragama sampai dengan tahap evaluasi pembangunan yang turut melibatkan warga masyarakat dari berbagai latar belakang agama untuk menilai pelaksanaan pembangunan desa yang telah dilaksanakan tersebut
References
Abdilah, M. (2019). Moderasi Beragama untuk Indonesia yang Damai. Seminar Nasional Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya, 33–40. https://doi.org/https://doi.org/10.33363/sn.v0i2.13
Agusta, I. (2007). Indonesia dalam Pertautan Budaya Pembangunan dan Budaya Warga Desa. Jurnal Wacana, 9(2), 135–153.
Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 1–11.
Alamsyah, N. M. (2011). Memahami Perkembangan Desa Di Indonesia. Jurnal Academca, 3(2), 647–660.
Andi, A. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. Meraja Journal, 2(2), 135–147.
Angkasawati. (2015). Masyarakat Desa. Jurnal Publiciana, 8(1), 1–23.
Astawa, I. N. T. (2016). Fungsi dan Peran Keragaman Sosial Budaya dalam Pembangunan Nasional. Pangkaja: Jurnal Agama Hindu, 19(1), 52–58.
Astika, A. N., & Sri Subawa, N. (2021). Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora, 5(2), 223–232. https://doi.org/10.31604/jim.v5i2.2021.223-232
Badan Pusat Statistik. (2022). Jumlah Desa Menurut Provinsi. Bps.Go.Id. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/bEVXU252SU9hTjBxWEU3Z2NpS1ZPQT09/da_02/9
Cahyono, B. (2014). Peran Modal Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Tembakau di Kabupaten Wonosobo. Jurnal Ekobis, 15(1), 1–16.
Creswell, J. W. (2014). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (A. Fawaid (ed.)). Pustaka Pelajar.
Diah, M. P. (2020). Pembangunan Pedesaan Untuk Mengurangi Kesenjangan Antara Desa dan Kota di Indonesia: Peluang dan Tantangan. Public Administration Journal of Research, 2(2), 165–173.
Eko, S. (2014). Desa Membangun Indonesia. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
Fatmawati, Hakim, L., & Mappamiring. (2020). Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. JPPM: Juornal of Public Policy and Management, 1(1), 15–21.
Firdaus, A., Ananda, C. F., Kurniawan, E. D., Minati, D. R., PAsaribu, N. A., & Tanjung, S. A. (2021). Penerapan Moderasi Beragama di Masyarakat Desa Baru Kecamatan Batang Kuis. Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 11(2), 193–210.
Grindle, M. S. (1980). Politics and Policy Implementation in The Third World. Princeton University Press.
Hadiwibowo, Y., Dokhi, M., Hidayat, R. T., & Johantri, B. (2022). Peran Desa Dalam Perekonomian: Analisis Hubungan Indeks Desa Membangun, Indeks Pembangunan Manusia, Dana Desa, Dan Produk Domestik Regional Bruto. Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV), 10(1), 131–138. http://prosidingsnav.polinema.ac.id/index.php/snav/article/download/14/14
Hamid, A. (2006). Potensi Modal Sosial Pada Budaya Lokal Dalam Pembangunan Daerah. Jurnal Jaffray, 4(1), 1–6.
Harfi, M. Z. (2016). Politik Hukum Pembentukan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan, 4(3), 408–422.
Ian, A. (2017). Undang-Undang Desa Sebagai Legitimasi Desa (Desa Dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia). Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 46–62.
Katimin. (2014). Toleransi dan Pembangunan Masyarakat Menurut Islam. Analytica Islamica, 3(2), 221–235.
Kementerian Agama RI. (2019). Tanya Jawab Moderasi Beragama. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
Kessa, W. (2015). Perencanaan Pembangunan Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Khoerunnisa, F. N. (2018). Pengaruh Pembangunan Nasional Terhadap Pembangunan Desa. Lembaran Masyarakat, 4(1), 1–18.
Kurniawan, B. (2015). Desa Mandiri, Desa Membangun. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Kushandajani. (2015). Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa. Jurnal Yustisia, 4(2), 369–396.
Melina. (2016). Peran Budaya Dalam Pembangunan Manusia Indonesia. Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu, 2(4), 122–130.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014).
Pokja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI. (2020). Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama. Kementerian Agama RI.
Rosaliza, M. (2016). Modal Sosial dan Budaya dalam Pembangunan Desa. Jurnal Ilmu Budaya, 13(1), 42–54.
Saifuddin, L. H. (2019). Moderasi Beragama. Kementerian Agama RI.
Sajangbati, Y. C. (2015). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jurnal Lex Administratum, 3(2), 24–32.
Sazali, H. (2015). Komunikasi Pembangunan Agama Dalam Membangun Toleransi Agama. Khazanah, 13(2), 209–230.
Shohibuddin, M. (2016). Peluang dan Tantangan Undang-Undang Desa dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis. Jurnal Sosiologi, 21(1), 1–33.
Silahuddin, M. (2015). Kewenangan Desa dan Regulasi Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Soimin. (2019). Pembangunan Berbasis Desa: Kajian Konsep, Teori, dan Implementasi UU Desa. Intrans Publising.
Sudarwo, F. (2012). Problematika Desa Dalam Konteks Pembangunan Dan Globalisasi. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD.” http://stpmd.apmd.ac.id/problematika-desa-dalam-konteks-pembangunan-dan-globalisasi/
Sugianto. (2020). Perencanaan Pembangunan Inklusif Melalui Peran Partisipatif Pemerintah Daerah. EcceS: Economics, Social, and Development Studies, 7(1), 87–109.
Sulistyo, & Basuki. (2014). Metode Penelitian. Wedatama Widya Sastra.
Susanto. (2016). Pancasila Sebagai Identitas Dan Nilai Luhur Bangsa: Analisis Tentang Peran Pancasila Sebagai Modal Sosial Berbangsa Dan Bernegara. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 2(1), 44–52.
Syafii, A., Pembimbing, R., Bahri, D. S., Si, M., Kunci, K., Asimilasi, :, Melayu, B., & Pendatang, B. (2017). Asimilasi Budaya Melayu Terhadap Budaya Pendatang di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. JOM FISIP, 4(2), i–xiii.
Takdir, M. (2017). Model-Model Kerukunan Umat Beragama Berbasis Local Wisdom (Potret Harmonisasi Kebhinekaan di Nusa Tenggara Timur). Jurnal TAPIs, 1(1), 61–83.
Ubaid, A. (2019). Perilaku Toleran dan Menghargai Perbedaan. Kemdikbud.Go.Id. https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Perilaku Toleransi-BB/Topik-1.html
Warsilah, H. (2015). Pembangunan Inklusif Sebagai Upaya Mereduksi Ekslusi Sosial Perkotaan: Kasus Kelompok Marjinal di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah. Jurnal Masyarakat Dan Budaya, 17(2), 207–232.
Yoga, S. S. (2018). Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia dan Perkembangan Teknologi Komunikasi. Jurnal Al-Bayan, 24(1), 29–46.
Agusta, I. (2007). Indonesia dalam Pertautan Budaya Pembangunan dan Budaya Warga Desa. Jurnal Wacana, 9(2), 135–153.
Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 1–11.
Alamsyah, N. M. (2011). Memahami Perkembangan Desa Di Indonesia. Jurnal Academca, 3(2), 647–660.
Andi, A. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. Meraja Journal, 2(2), 135–147.
Angkasawati. (2015). Masyarakat Desa. Jurnal Publiciana, 8(1), 1–23.
Astawa, I. N. T. (2016). Fungsi dan Peran Keragaman Sosial Budaya dalam Pembangunan Nasional. Pangkaja: Jurnal Agama Hindu, 19(1), 52–58.
Astika, A. N., & Sri Subawa, N. (2021). Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora, 5(2), 223–232. https://doi.org/10.31604/jim.v5i2.2021.223-232
Badan Pusat Statistik. (2022). Jumlah Desa Menurut Provinsi. Bps.Go.Id. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/bEVXU252SU9hTjBxWEU3Z2NpS1ZPQT09/da_02/9
Cahyono, B. (2014). Peran Modal Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Tembakau di Kabupaten Wonosobo. Jurnal Ekobis, 15(1), 1–16.
Creswell, J. W. (2014). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (A. Fawaid (ed.)). Pustaka Pelajar.
Diah, M. P. (2020). Pembangunan Pedesaan Untuk Mengurangi Kesenjangan Antara Desa dan Kota di Indonesia: Peluang dan Tantangan. Public Administration Journal of Research, 2(2), 165–173.
Eko, S. (2014). Desa Membangun Indonesia. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
Fatmawati, Hakim, L., & Mappamiring. (2020). Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. JPPM: Juornal of Public Policy and Management, 1(1), 15–21.
Firdaus, A., Ananda, C. F., Kurniawan, E. D., Minati, D. R., PAsaribu, N. A., & Tanjung, S. A. (2021). Penerapan Moderasi Beragama di Masyarakat Desa Baru Kecamatan Batang Kuis. Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 11(2), 193–210.
Grindle, M. S. (1980). Politics and Policy Implementation in The Third World. Princeton University Press.
Hadiwibowo, Y., Dokhi, M., Hidayat, R. T., & Johantri, B. (2022). Peran Desa Dalam Perekonomian: Analisis Hubungan Indeks Desa Membangun, Indeks Pembangunan Manusia, Dana Desa, Dan Produk Domestik Regional Bruto. Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV), 10(1), 131–138. http://prosidingsnav.polinema.ac.id/index.php/snav/article/download/14/14
Hamid, A. (2006). Potensi Modal Sosial Pada Budaya Lokal Dalam Pembangunan Daerah. Jurnal Jaffray, 4(1), 1–6.
Harfi, M. Z. (2016). Politik Hukum Pembentukan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan, 4(3), 408–422.
Ian, A. (2017). Undang-Undang Desa Sebagai Legitimasi Desa (Desa Dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia). Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 46–62.
Katimin. (2014). Toleransi dan Pembangunan Masyarakat Menurut Islam. Analytica Islamica, 3(2), 221–235.
Kementerian Agama RI. (2019). Tanya Jawab Moderasi Beragama. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
Kessa, W. (2015). Perencanaan Pembangunan Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Khoerunnisa, F. N. (2018). Pengaruh Pembangunan Nasional Terhadap Pembangunan Desa. Lembaran Masyarakat, 4(1), 1–18.
Kurniawan, B. (2015). Desa Mandiri, Desa Membangun. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Kushandajani. (2015). Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa. Jurnal Yustisia, 4(2), 369–396.
Melina. (2016). Peran Budaya Dalam Pembangunan Manusia Indonesia. Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu, 2(4), 122–130.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014).
Pokja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI. (2020). Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama. Kementerian Agama RI.
Rosaliza, M. (2016). Modal Sosial dan Budaya dalam Pembangunan Desa. Jurnal Ilmu Budaya, 13(1), 42–54.
Saifuddin, L. H. (2019). Moderasi Beragama. Kementerian Agama RI.
Sajangbati, Y. C. (2015). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jurnal Lex Administratum, 3(2), 24–32.
Sazali, H. (2015). Komunikasi Pembangunan Agama Dalam Membangun Toleransi Agama. Khazanah, 13(2), 209–230.
Shohibuddin, M. (2016). Peluang dan Tantangan Undang-Undang Desa dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis. Jurnal Sosiologi, 21(1), 1–33.
Silahuddin, M. (2015). Kewenangan Desa dan Regulasi Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Soimin. (2019). Pembangunan Berbasis Desa: Kajian Konsep, Teori, dan Implementasi UU Desa. Intrans Publising.
Sudarwo, F. (2012). Problematika Desa Dalam Konteks Pembangunan Dan Globalisasi. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD.” http://stpmd.apmd.ac.id/problematika-desa-dalam-konteks-pembangunan-dan-globalisasi/
Sugianto. (2020). Perencanaan Pembangunan Inklusif Melalui Peran Partisipatif Pemerintah Daerah. EcceS: Economics, Social, and Development Studies, 7(1), 87–109.
Sulistyo, & Basuki. (2014). Metode Penelitian. Wedatama Widya Sastra.
Susanto. (2016). Pancasila Sebagai Identitas Dan Nilai Luhur Bangsa: Analisis Tentang Peran Pancasila Sebagai Modal Sosial Berbangsa Dan Bernegara. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 2(1), 44–52.
Syafii, A., Pembimbing, R., Bahri, D. S., Si, M., Kunci, K., Asimilasi, :, Melayu, B., & Pendatang, B. (2017). Asimilasi Budaya Melayu Terhadap Budaya Pendatang di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. JOM FISIP, 4(2), i–xiii.
Takdir, M. (2017). Model-Model Kerukunan Umat Beragama Berbasis Local Wisdom (Potret Harmonisasi Kebhinekaan di Nusa Tenggara Timur). Jurnal TAPIs, 1(1), 61–83.
Ubaid, A. (2019). Perilaku Toleran dan Menghargai Perbedaan. Kemdikbud.Go.Id. https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Perilaku Toleransi-BB/Topik-1.html
Warsilah, H. (2015). Pembangunan Inklusif Sebagai Upaya Mereduksi Ekslusi Sosial Perkotaan: Kasus Kelompok Marjinal di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah. Jurnal Masyarakat Dan Budaya, 17(2), 207–232.
Yoga, S. S. (2018). Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia dan Perkembangan Teknologi Komunikasi. Jurnal Al-Bayan, 24(1), 29–46.
Published
2023-11-13
How to Cite
Herdiana, D. (2023). PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DESA BERBASIS NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DI KABUPATEN SUMEDANG. PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, 11(3), 194-202. https://doi.org/10.55678/prj.v11i3.1090
Section
Articles
