PERAN KETERKAITAN MASYARAKAT DENGAN BIROKRASI TATA KELOLA PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN TAMBANG PASIR MERAPI

Abstract

Fenomena yang ada menggambarkan banyak terjadi demo dan penolakan terhadap tambang pasir Merapi di sekitaran Sungai Pabelan yang datang dari desa lain. Sedangkan hal tersebut berbanding terbalik dengan keadaan tambang pasir di Desa Pabelan yang tidak mendapat penolakan dari masyarakat. Hal tersebut sebagai bentuk ketertarikan penulis dalam mengkaji permasalahan ini. Penelitian ini menganalisis peran birokrasi Pemerintah Desa Pabelan dalam pengelolaan tambang pasir Merapi. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji menganai peran birokrasi pemerintahan dalam pengelolaan tambang pasir Merapi dengan keterlibatan masyarakat dan pemerintah desa. Birokrasi pemerintahan hadir sebagai bentuk administrative pemerintah terhadap masyarakat. Di dalam permasalahan yang marak terjadi disekitar Sungai Pabelan terkait dengan tambang pasir illegal dinilai sebagai salah satu permasalahan yang timbul dalam penilitian ini. Komunikasi antara birokrasi pemerintahan desa disekitar Sungai Pabelan dan masyarakat setempat menjadi salah satu bentuk permasalahan tersebut. Masyarakat semestinya harus terlibat secara aktif dalam menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah desa, sebagai wujud dari peran masyarakat dalam menciptakan dan mendukung birokrasi pemerintahan desa yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan penilitian Kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran masyarakat dinilai menjadi faktor pendukung atas terciptanya peran birokrasi Pemerintah Desa yang baik dalam pengelolaan tambang pasir. Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bentuk birokrasi pemerintah desa yang didukung oleh diterimanya aspirasi masyarakat dapat dilihat dari adanya akuntabilitas dalam pengelolaan tambang pasir dan transparansi dalam administrasi pertambangan.