Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidenreng Rappang
Akuntabilitas Kinerja
Abstract
The purpose of this research was to determine how the Performance Accountability of Civil Service Police Unit in Sidenreng Rappang Regency along with all affecting factors.
Data collection methods used in this research were (1) observation, (2) questionnaire, (3) interview, and (4) literature study. The collected data was analyzed using frequency tables and percentages.
The population in this study were 187 people, and using the technique of random sampling that took as much as 15% of population.
The results of the factors that influence the Performance Accountability of Civil Service Police Unit in Sidenreng Rappang Regency showed that the level of accuracy factor in carrying out their duties scored 52,77%, the professionalism in implementing a decision scored 55,52%, facilities and infrastructure to support tasks and functions score 44,44%, the clarity of rules against violators of regulations to support creating a safe and laws enforcement with scored 52,77%, and the level of discipline in carrying out their duties scored 36,11%.
References
Yeremias T. Keban, 2008, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Gava Media. Yogyakarta
Surjadi, 2009, Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. PT Refika Aditama. Bandung
Miriam Budiardji, 1998. Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat. Mizan, Bandung
Hadari Nawawi, 2003, Manajemen Sumberdaya manusia. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
Masri Singarimbun dan Sofian Effendy, 2005. Metode Penelitian Survey. LP3ES. Jakarta.
Sugiyono, 2002. Metode Penelitian Administrasi. Alfa Beta, Bandung.
Yehezkel Dor, 2009. Peran Sat Pol PP Di Era Otonomi Daerah. Central Java
___________ 2009. Memberantas Tugas Polisi Atau Tugas Satpol PP. Radar Cirebon.
Internet :
___________ 2009. Satpol, www. Jateng Prov.go.id. document. 234
http:pusdiklatwas.bpkp.go.id/filenya/namafile/251/AT_aip.pdf
http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.pdf
http:/www.ditjenpum.go.id/artikel/2011/1311699600/pencitraan-satpol-pp-dan-satlinmas.
Dokumen-dokumen :
Direktorat Ketentraman dan Ketertiban Umum,2003. Pedoman Prosedur Tetap Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Jakarta : Direktorat Jendral Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah. Sekertariat Negara RI, Jakarta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005, tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Jakarta.
Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 04 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Jakarta
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja. Jakarta
