Pengaruh Pemberian Tunjangan Kinerja Terhadap Pelayanan Publik pada Dinas Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang
Abstract
Abstract
This research is done to determine the effect of incentive to increase performance on public services at The Department of Agriculture and Plantation, along with all influencing factors.
Performance incentive is an incentive given to Country Civic-duty (pre) Employee (what we call Pegawai Negeri Sipil and Calon Pegawai Negeri Sipil) based on attendance and performance to serve people. The employee’s capability to serve people is indeed the key factor to determine whether the performance incentive has reached its goal. Therefore this research is needed to analyze the quality of given services along with all the factors influencing the quality of public services. This research is using descriptive method, the samples takes all members of population and uses questionnaires to interview all forty (40) respondents serving public services.
The result shows that organization’s performance in public service given the performance incentive has increased according to almost all respondents. The key factor is education and training, the higher education level and more frequent training would make a better service quality.
References
Dwiyanto, Agus, 2005. Mengapa Pelayanan Publik, Gajah Madah University Press, Yogyakarta.
Fathoni, Abdurahman. 2006. organisasi dan manejemen SDM. Jakarta : Rineka Cipta.
Hasibuan, Malayu S.P 2005, Manajemen Sumber Daya manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
Herman Sofyandi,2008. Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta, Graha Ilmu.
H.A.S. Moenir, 2008. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara.
Irawan, Prasetya, 2000 ,Manajemen Sumber Daya Manusia, STIA-LAN Press, Jakarta.
Kamus Besar Bahasa Indonesia 2001. Edisi Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka.
Lembaga Administrasi Negara. 2007. Modul 1. Paradigma Kebijakan Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah. Diklat Teknis Pelayanan Publik, Akuntanbilitas, dan Pengelolaan Mutu (Publik Service Dilivery, Acountability, and Quality Management) Eselon 4. Jakarta: LAN.
Lembaga Administrasi Negara. 2003. Penyusunan Standar Pelayanan Publik. Jakarta: LAN.
Lovelock, Christopher. 2002. Services Marketing in Asia : Managing People, Technology and Strategy. New Delhi: Prentice Hall.
Mahmudi, 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
Mahsun, Mohammad, 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. edisi pertama, BPFE, Yogyakarta.
Mangkunegara, A.A.Anwar Prabu , 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaa. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
Notoadmodjo, Soekidjo, 2003. Pengembangan Sumber Daya Manusian, Jakarta : Rineka Cipta
Parasuraman, A., Zeithalm, V.. dan Berry L.. 1988. SERVQUAL: A Multiple itemScale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. Journal of Retaliling.
Robbins, S.P., 1996. Perilaku Organisasi, Edisi Bahasa Indonesia,Jilid I dan II,Prinhalindo, Jakarta.
Sinambela, Lijan Poltak, 2006. Reformasi Pelayanan Publi, Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara
Sudjana, Nana. 2002. Tuntutan Penyusunan Kerja Ilmiah. Bandung : Sinar Baru.
Sugiono, 2005, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung
Sugiyono, 2004. Statistika untuk Penelitian, Edisi Keempat. Alafabeta. Bandung
Suriasumantri, J. S. (2001). Ilmu Dalam Perspektif. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
T. Keban, Yeremias, 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. PT. Gava Media Membangun Generasi Cerdas. Yogyakarta.
Keputusan dan Peraturan-peraturan :
Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Peraturan Gububernur DKI Jakarta Nomor 215 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Daerah
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 20 tahun 2011, tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai.
Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi No. 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000, tentang Diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan .
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
