IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH TERHADAP POTENSI DESA CARAWALI KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Abstract
The purpose of the study is to find out how the implementation of autonomy on the potential of Carawali village, Watang Pulu district, Sidenreng Rappang district and to find out the factors that influence the implementation of autonomy on the potential of Carawali village, Watang Pulu district, Sidenreng Rappang district.The population of this study was 649 heads of families, while the research sample was taken from 10% of 649 heads of families, which amounted to 65 heads of families. The data collection technique used in this research is to use the techniques (1) Observation, (2) Interview, (3) Research Library. and (4) Questionnaire. The collected data is then analyzed using frequency and percentage tables. The results of this study indicate that the implementation of Autonomy on the Potential of Carawali Village, Watang Pulu District, Sidenreng Rappang Regency with a value of 68.67% went well. The factors that influence the implementation of autonomy on the potential of Carawali Village, Watang Pulu District, Sidenreng Rappang Regency, namely the policy standard factor 72%, the policy target factor 70%, the resource factor 69%, the implementing organization characteristic factor 68%, the attitude factor of the implementers 71%, Communication factors between organizations related to implementation activities are 70%, social environmental factors are 72%, economic factors are 65%, political factors are 68% with 69.44% achievements categorized as good.
References
Dwijowijoto, R. N. (2004). Masyarakat Desa dan Pengembangan Desa. Jakarta: Raja Grafindo.
Dwipayana. (2003). Membangun good governance di Desa. Yogyakarta: IRE Press .
Eko. ( 2004). Pelari Terdepan Desentralisasi Desa. Yogyakarta: IRE Press.
Gaffar, A. (2009). Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa. Bandung: Alumni.
Gunawan. (2005). Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman, Sejarah Deferensiasi Sosial di Jawa, 1830-1980. Jakarta: Grasindo.
Nawawi, I. (2009). Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Ndraha, T. (2007). Kebijakan Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: Ramadan.
Sunggono, B. (2004). Prospek pengembangan Desa. Bandung: Fokus Media.
Triputro, W. (2005). Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa. Yogyakarta: IRE press.
Widjaja. (2003 ). Otonomi Desa. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Wijaya. (2004). Transfomasi Ekonomi Politik Desa. Yogyakarta: APMD press .
Zakaria, Y. (2000 ). Memperkuat Kapasitas Desa dalam Membangun Otonom,. Yogyakarta: Ire press .
Peraturan Desa Nomor 7 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi pemerintahan Desa
Peraturan Desa Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan BPD
Peraturan Desa 9 tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Prangkat Desa
Peraturan Desa Nomor 10 tahun 2001 tentang Sumber pendapatan Desa
Peraturan Desa Nomor 11 tahun 2001 tentang Kerja sama antar Desa
Peraturan Desa Nomor 12 tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan,Penghapusan dan Penggabungan Desa
Peraturan Desa Nomor 13 tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
Peraturan Desa Nomor 15 tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa
Peraturan Desa Nomor 16 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kepala Desa
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
