DEMORALISASI DEMOKRASI DALAM KONTEKS ETIKA PEMERINTAHAN (KASUS : KORUPSI DI LINGKUNGAN BIROKRASI PEMERINTAHAN)

  • salmawati salmawati universitas Muhammadiyah Sorong
  • ashari sakti alim universitas muhammadiyah Yogyakarta
Keywords: Demoralisasi, Etika Pemerintahan, Korupsi

Abstract

Penelitian ini Mendeskripsikan tentang Demoralisasi Demokrasi dalam Konteks Etika Pemerintahan dalam Kasus : Korupsi di Lingkungan Birokrasi Pemerintahan. Penelitian ini menggunakan Metode Kajian Pustaka yaitu melalui jurnal dan laporan-laporan pendukung yang bersifat terkait dengan penelitian ini. Adapun temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu Pendidikan kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2015 hingga 2018 dari segi kasus maupun jumlah tersangka terus meningkat. Tahun 2018, KPK menangani 57 kasus dengan 261 tersangka dan nilai kerugian sebesar Rp385 miliar. Di mana rata-rata kasus yang ditangani KPK per bulan yakni lima kasus dengan nilai kerugian Rp6,6 miliar. Kasus pendidikan korupsi yang dilakukan oleh KPK paling banyak menjabat sebagai ketua atau anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) dengan jumlah tersangka 103 orang. Tindak korupsi sering dilakukan oleh para elit politik yang ada di DPR  serta di institusi penegakan hukum. Namun yang paling rawan dilakukannya tindakan korupsi yaitu terjadi di Desa. sektor yang paling rawan 2018 yakni anggaran desa. Terdapat 96 kasus korupsi terkait anggaran desa yang melibatkan 133 orang tersangka dengan nilai kerugian negara yang ditimbulkan yakni Rp37,2 miliar. Sementara, sektor yang menimbulkan kerugian negara paling tinggi yakni perbankan sebesar Rp2.100 miliar (16 kasus). Untuk sektor lainnya terdiri dari kependudukan, koperasi, peternakan, perumahan, telekomunikasi dan informasi, pertahanan, keagamaan, kehutanan, olahraga, pariwisata, kebersihan, pemadam kebakaran, dan manufaktur.

References

Anggraeni, T. D. (2014). Menciptakan Sistem Pelayanan Publik yang Baik: Strategi Reformasi Birokrasi dalam Pemberantasan Korupsi. Rechts Vinding, 3(3), 417–433. Retrieved from ejournal.radenintan.ac.id/.
Di, L., & Manado, K. (n.d.). Analisis Sikap Elite Politik Lokal Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Kota Manado EFVENDY SONDAKH.
Era, D. I., Daerah, O., & Hadi, K. (2006). yang memunculkan dikotomi antara pembuat tetap belum terwujud Sistem penyelenggaraan pemerintahan yang diciptakan melalui beberapa Di sisi lain bagi negara berkembang se Tuntutan tersebut menjadi penting karena jika.
Handoyo, E., Semarang, U. N., & Income, M. (2017). Etika Politik. https://doi.org/10.1021/ol5027552
Indonesia, P., Hukum, N., Rule, T., & Indonesia, N. (1945). Tindak pidana korupsi dalam perspektif normatif. (3), 1–11.
Irfan, M., Sukirman, A., & Argubi, A. D. I. H. (2017). Strategi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam birokrasi pemerintahan kota bima 1). 11(1), 39–44.
Moleong, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
Suherry, S. (2017). Politik Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7(1), 46. https://doi.org/10.26618/ojip.v7i1.417
Suranto. (2014). Peran Partai Politik dalam Publik : Studi Kasus PDIP Kabupaten Kulonprogo. Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik, 1, 400–423. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18196/ jgpp.2014.0014
Wahyudi, R. (2016). Hubungan Perilaku Korupsi dengan Ketaatan Beragama di Kota Pekanbaru. Integritas Jurnal Anti Korupsi, 2(1), 191–214.
Wiranta, D. N. S. (2015). Transformasi Birokrasi : Cara untuk Penguatan Etika dan Integritas dalam Pencegahan Korupsi. Jurnal Lingkar Widyaiswara, 2(4), 44–71.
Zuhro, R. S. (2016). Good Governance Dan Reformasi Birokrasi Di Indonesia. Jurnal Penelitian Politik, 7(1), 21. https://doi.org/10.14203/JPP.V7I1.507
Salmawati. (2020). Corruption In Procurement of Goods and Services In Makassar City. Journal Of Governance and Public policy, 7 (2) https://doi.org/10.18196/jgpp.72128
Published
2022-02-25
How to Cite
salmawati, salmawati, & alim, ashari. (2022). DEMORALISASI DEMOKRASI DALAM KONTEKS ETIKA PEMERINTAHAN (KASUS : KORUPSI DI LINGKUNGAN BIROKRASI PEMERINTAHAN). PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, 10(1), 55-63. https://doi.org/10.55678/prj.v10i1.581

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.