PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TALAWE KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Abstract
This study aims to determine the role of the Village Consultative Body in Talawe Village, Watang Sidenreng District, Sidenreng Rappang Regency, which has an important position in the village government system. In Article 3 of Permendagri No.110/2016 it is stated that the purpose of setting up the Village Consultative Body is to emphasize the role of the Village Consultative Body in the administration of Village Government, to encourage the Village Consultative Body to be able to accommodate and channel the aspirations of the Village community, to encourage BPD in realizing good governance in the village. . research based on this method is a population survey research is a generalization area consisting of objects or subjects that have certain qualities and characteristics determined by researchers to be studied and then drawn conclusions. Data collection techniques are the most strategic steps in research because the main purpose of this research is to obtain data. The data collection techniques used in this study are as follows: Observation, Interview, Questionnaire, Literature Study. Research using quantitative research methods, the data in this study must be converted into numbers. Descriptive statistics are statistics that describe phenomena or data characteristics. Regarding the role of the Consultative Body in Talawe Village, Watang Sidenreng District, Sidenreng Rappang Regency. Of the three indicators, including: active role, participatory role, passive role, obtained an average percentage of 39.2% is in the Less Good category.
References
Akbar, D. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) (Penelitian Pada Desa-desa di Wilayah Kecamatan Sadananya). Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi), 5(2), 109–120. https://doi.org/10.25157/je.v5i2.958.
Al Mukri, A. S. (2018). Faktor-faktor penyebab belum efektifnya peran badan permusyawaratan desa dalam penyusunan peraturan desa (studi kasus di desa seri kembang ii kecamatan payaraman kabupaten ogan ilir. Jurnal BHINNEKA TUNGGAL IKA, Volume 5(1).
Badan, P. P. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. Jurnal Administrasi Publik, 4(48). file:///E:/Simlitabmas/17575-35431-1-SM.pdf.
Dewi, I. S. (2020). PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PEMERINTAHAN DESA Studi Kasus Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan. Jurnal Yustisiabel, 4(2), 118. https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i2.508.
Firman, F. (2020). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa. Al-Ishlah. Jurnal Ilmiah Hukum, 23(1), 39–52. https://doi.org/10.33096/aijih.v23i1.35.
Ikbal, M. (2019). Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Desa Timoreng Panua Kabupaten Sindereng Rappang. Of Government,, 5, 69–88.
Imbran, H. &. (2018). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto. Publik. Jurnal Ilmu Administrasi, 6(2), 87. https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.87-92.2017.
Jamaluddin, A. (2015). Metode Penelitian Admnistrasi Publik. Yogyakarta: Gava Media.
Marantika, A. E. (2019). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong Good Governance di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blita. April, 121. http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/31731.
Mondong, H. (2013). eran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. GOVERNANCE, 5(1), 1–18.
Roza, D. a. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 4(3): 606–24.
S.P.Siagian. (1987). Administrasi Pembangunan. Jakarta: CV. Haji Masagung.
Sapri, S. M. (2019). Peranan Camat dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. MODERAT, 5(2), 33–48.
Sellang, K. (2016). Administrasi pelayanan publik antara teori dan aplikasinya. Yogyakarta. Yogyakarta: ombak.
Setiawati, S. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 5(1), 61. https://doi.org/10.32493/jpkn.v5i1.y2018.p61-84.
Soares, A. P. (2013). Peranan komunikasi pemerintah dalam menjaga ketertiban umum pada masyarakat (studi pada pemerintah kelurahan bahu kecamatan malalayang. . Journal of Chemical Information and Modeling,, 53(9), 1689–1699. file:///E:/peran komunikasi.pdf.
Soewignjo. (1985). Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Suarez, L. Y. (2015). Peran badan permusyawaratan desa dalam perencanaan pembangunan desa di desa pagerharjo kecamatan samigaluh kabupaten kulonprogo. 1–27. http://repo.apmd.ac.id/id/eprint/544.
Trisna, A. &. (2018). Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik antara Transportasi Konvensional dan Transportasi Online (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Malang). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 4(2), 155–164. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2018.004.02.9.
Trisna, A. M. (2019). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN PETANI SALAK (Studi Desa Pangu Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara). Jurnal . Ilmiah Administrasi Publik, 4(c), 155–164. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2018.004.02.9.
