PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SINKRONISASI PENGATURAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PASCA UU NOMOR 1 TAHUN 2022

Ilwan Sugianto — 2026-08-28

Penelitian ini menganalisis secara yuridis transformasi pengaturan pajak dan retribusi daerah pasca-diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Penelitian hukum normatif ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hsil analisis menemukan bahwa reformasi UU HKPD berfokus pada tiga pilar utama yaitu (1) konsolidasi dan simplifikasi jenis pajak (termasuk peleburan menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu/PBJT); (2) intervensi Pusat melalui penetapan Batas Tarif Tertinggi untuk mengawal stabilitas investasi, (3) inovasi skema penerimaan daerah melalui penggantian mekanisme Bagi Hasil menjadi Opsen pada Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor guna menjamin kepastian likuiditas daerah. Secara sistemik, UU HKPD membawa implikasi luas pada mekanisme fiskal lain. Transformasi ini mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian regulasi, administrasi, dan teknologi pemungutan guna mengamankan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengoptimalkan kualitas pelayanan publik.

SINERGI KEPEMIMPINAN LOKAL DALAM TATA KELOLA OTONOMI KHUSUS DI DISTRIK AIMAS KABUPATEN SORONG

Salmawati Salma — 2026-01-28

Penerapan Otonomi Khusus (Otsus) Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 merupakan langkah strategis pemerintah untuk memberikan kewenangan lebih luas kepada Papua dalam mengelola pembangunan sesuai dengan konteks lokal. Namun, efektivitas implementasi Otsus tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan pendanaan, tetapi juga oleh peran kepemimpinan lokal yang mencakup kepala kampung, tokoh adat, dan tokoh agama sebagai aktor sosial yang memiliki legitimasi tinggi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis sinergi kepemimpinan lokal dalam mendorong tata Kelola otonomi khusus. Metode penelitian Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus di Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Informan penelitian terdiri atas kepala kampung, tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi, Kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan validasi melalui triangulasi sumber dan metode.Adapun hasil temuan menunjukkan adanya sinergi kepemimpinan lokal dalam tata kelola Otsus di tingkat kampung. Kepala kampung berperan sebagai pemimpin transformasional yang menerjemahkan kebijakan sesuai konteks lokal, tokoh adat memperkuat modal sosial dan legitimasi budaya, sedangkan tokoh agama menanamkan nilai moral dalam tata kelola kolaboratif. Kesimpulan Keberhasilan implementasi Otsus ditentukan oleh integrasi kepemimpinan formal dan informal yang membentuk tata kelola inovatif berbasis nilai adat, moral agama, dan prinsip pelayanan publik partisipatif.

PENERAPAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL: STUDI FENOMENOLOGI KEPADA MASYARAKAT DESA TANGKIL

Shella Aprilianingsih — 2026-01-28

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam mengakses layanan publik, meningkatkan pemanfaatan teknologi digital, dan mengurangi risiko kehilangan dokumen penting secara fisik. Studi mengenai Identitas Kependudukan Digital telah banyak dilakukan, namun belum banyak kajian menggunakan studi fenomenologi di tingkat desa. Studi ini bertujuan untuk menggali makna pengalaman masyarakat dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di tingkat desa. Data diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, dan dokumen-dokumen kebijakan. Sebanyak 16 partisipan dilibatkan dalam studi ini, yang dipilih berdasarkan kriteria usia, gender, pendidikan, dan profesi. Melalui paradigma konstruktivisme sosial, studi ini berupaya memahami makna pengalaman para aktor yang terlibat dalam menerapkan IKD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tangkil merasakan kemudahan dan keamanan dalam pengurusan administrasi kependudukan melalui penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Meskipun masih ada sebagian masyarakat yang belum mengikuti sosialisasi dan menghadapi kendala perangkat serta jaringan, dukungan dari aparatur desa yang terlatih membantu mengatasi hambatan tersebut. Masyarakat yang telah mengaktifkan IKD merasa lebih praktis karena dokumen fisik digantikan data digital, sekaligus meningkatkan kepercayaan mereka terhadap keamanan layanan ini. Implikasi dari studi ini secara teoritis memberikan wawasan dan kontribusi tentang IKD di tingkat desa, kemudian secara praktis memberikan masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan digitalisasi dan mendorong partisipasi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah.

EFEKTIVITAS PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING DI DESA JAYASAMPURNA

Juliyanti Dewi — 2026-01-28

Program pencegahan stunting merupakan upaya strategis untuk mengurangi angka stunting dengan memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai efektivitas program pencegahan stunting di Desa Jayasampurna berdasarkan empat dimensi efektivitas program menurut Budiani (2007), yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program dan pemantauan program. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi Ketepatan sasaran program pencegahan stunting di Desa Jayasampurna belum sepenuhnya optimal. Meskipun mekanisme penetapan sasaran telah dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan posyandu dan kriteria anak stunting, tingkat partisipasi orang tua yang rendah serta penolakan terhadap status stunting menjadi hambatan dalam validitas data sasaran dan efektivitas intervensi. Dimensi sosialisasi program pencegahan stunting di Desa Jayasampurna telah terlaksana secara efektif melalui kegiatan rembuk stunting yang bersifat partisipatif dan sistematis. Dimensi pencapaian tujuan program belum sepenuhnya optimal karena menghadapi tantangan pada proses menurunkan angka stunting di Desa Jayasampurna yaitu terjadinya faktor urbanisasi atau kepadatan penduduk. Pelaksanaan pemantauan program stunting di Desa Jayasampurna belum mencerminkan sistem pengawasan yang komprehensif karena masih terbatas pada pelaksana teknis tanpa melibatkan peran pengawasan legislatif desa seperti BPD.

OPTIMALISASI KINERJA PEGAWAI DESA CILEDUG DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Gladiola Prameswari — 2026-01-28

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya optimalisasi kinerja pegawai di Desa Ciledug dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan merujuk pada lima dimensi kinerja menurut Sedarmayanti (2009) yaitu: kualitas kerja, ketepatan, inisiatif, kemampuan, dan komunikasi. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena perlunya adanya perbaikan menyeluruh terhadap sistem pelayanan publik di tingkat desa Ciledug, yang merupakan garda terdepan dalam melayani kebutuhan masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran nyata dan mendalam melalui observasi langsung dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi kualitas kerja pegawai belum optimal, belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kantor Desa Ciledug ditandai dengan keterlambatan pengurusan dokumen, praktik pungutan liar, serta keterbatasan sarana pendukung menghambat efektivitas kerja. Pada aspek ketepatan waktu, meskipun terdapat sistem absensi dan pengawasan rutin, masih ditemukan kendala kedisiplinan dan keterlambatan pelayanan. Sementara itu, dalam hal inisiatif, menunjukkan perkembangan positif dengan adanya evaluasi rutin dan inovasi dari pegawai, meskipun belum sepenuhnya berdampak terhadap persepsi masyarakat. Dimensi kemampuan pegawai masih terbatas dalam penguasaan teknis dan teknologi akibat rendahnya latar belakang pendidikan. Sedangkan dari sisi komunikasi, struktur penyampaian informasi sudah tersedia, namun masih terdapat hambatan dalam kejelasan dan etika berkomunikasi.

KUALITAS PELAYANAN PERUMDA TIRTA BHAGASASI CABANG CIBARUSAH DALAM MELAYANI KEPUASAN PELANGGAN

Elsa Salfira — 2026-01-28

Perumda Tirta Bhagasasi merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) yang memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan layanan air bersih kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi, termasuk wilayah operasional Cabang Cibarusah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Perumda Tirta Bhagasasi Cabang Cibarusah berdasarkan tiga dimensi kualitas pelayanan menurut teori yang dikemukakan oleh Lenvinne (1990), yaitu responsiveness (responsivitas), responsibility (responsibilitas), dan accountability (akuntabilitas). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dengan pihak terkait, observasi langsung di lapangan, serta studi dokumentasi terhadap dokumen dan laporan resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi responsivitas telah diupayakan secara optimal, antara lain melalui penerapan sistem digital yang memungkinkan pengaduan pelanggan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat waktu. Dimensi responsibilitas juga telah berjalan dengan baik, tercermin dalam penerapan standar operasional prosedur (SOP) serta pemberian layanan yang bersifat adil dan tidak diskriminatif kepada seluruh pelanggan. Dimensi akuntabilitas masih belum optimal dan belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat, menunjukkan beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Masih terdapat kekurangan dalam aspek transparansi pengelolaan anggaran, rendahnya tingkat partisipasi pelanggan dalam proses perencanaan kebijakan, serta kurang optimalnya sosialisasi mengenai mekanisme pengaduan kepada masyarakat secara luas.

MENGUKUR PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP PENANGANAN PATOLOGI SOSIAL DI DESA TEPPO

Hariyanti Hamid — 2026-01-28

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam menangani patologi sosial berupa praktik judi sabung ayam di Desa Teppo, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang. Isu utama penelitian ini berangkat dari fenomena keberlanjutan sabung ayam yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, sosial, serta lemahnya pengawasan, sehingga menciptakan kesenjangan antara regulasi formal dan realitas sosial di tingkat desa. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab patologi sosial dan menguji pengaruh implementasi kebijakan pemerintah terhadap upaya penanganannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan sampel 78 responden melalui teknik purposive sampling. Instrumen penelitian disusun berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III, Grindle, dan indikator implementasi kebijakan Indrajit. Data dikumpulkan melalui observasi, kuesioner, dan wawancara singkat, kemudian dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, analisis deskriptif, serta regresi linear sederhana dengan bantuan IBM SPSS 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama sabung ayam (42,4%), disusul faktor budaya (25,6%), faktor sosial (19,2%), dan lemahnya pengawasan (12,8%). Selain itu, implementasi kebijakan pemerintah terbukti berpengaruh signifikan terhadap penanganan patologi sosial (t hitung 2,307; sig. 0,024), meskipun nilai R² sebesar 0,065 menunjukkan kontribusi yang relatif kecil karena faktor ekonomi dan budaya lebih dominan. Penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan kebijakan yang integratif melalui intervensi ekonomi, strategi berbasis budaya, serta penguatan kapasitas implementasi di tingkat desa.

TINJAUAN HAK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI UNJUK RASA DIKOTA MAKASSAR (Studi Penelitian Polda Sulawesi Selatan)

Salmi Salmi — 2026-01-28

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 dan deklarasi universal hak-hak asasi manusia. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan pewvujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kendati telah adanya aturan baku tentang tata cara penanggulangan serta tindakan yang harus dilakukan dalam menanggulangi aksi unjuk rasa yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, namun dalam praktik penyelenggaraan pelayanan pengamanan serta pengendalian massa unjuk rasa, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mengambil tindakan tidak berdasarkan peraturan yang telah dibentuk tersebut. Dalam hal ini anggota kepolisian sering kali bukan melakukan pengamanan dan meredam aksi massa, melainkan anggota kepolisian juga tidak dapat mengendalikan emosi dan ikut terpancing. Hal tersebut menimbulkan sikap arogan dan emosional polisi yang langsung mengejar, membalas melempar pelaku aksi intimidasi, bahkan melakukan penangkapan pelaku unjuk rasa dengan cara kekerasan seperti menganiaya dan memukul. Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum ditegaskan bahwa dalam penerapan upaya paksa harus dihindari adanya tindakan yang kontra seperti membalas pelemparan pelaku, mengejar dan menangkap dengan kasar, menganiaya, dan memukul, serta tindakan aparat yang melakukan kekerasan, mengunci, mengucapkan, dan melanggar HAM.

Rumusan permasalahan dalam tesis ini yaitu bagaimana hak anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi kekerasan dalam aksi unjuk rasa di Kota Makassar serta faktor penyebab aparat Kepolisian melakukan tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam pengamanan massa pengunjuk rasa di Kota Makassar.

Hasil penelitian yaitu 1) Hak Anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi kekerasan dalam aksi unjuk rasa yaitu menggunakan kekuatan secara proporsional, membubarkan pengunjuk rasa dan melakukan tindakan preventif. 2) Faktor penyebab aparat Kepolisian melakukan tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam keamanan massa pengunjuk rasa yaitu massa pengunjuk rasa yang tidak sesuai prosedur, pelanggaran pengendalian diri dari anggota Kepolisian dan penyerangan massa terhadap anggota Kepolisian

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI JALUR NON LITIGASI PADA BANK BRI (STUDI PENELITIAN BANK BRI UNIT LAMASI)

Abdul Rahman Nur — 2026-01-28

In many developing countries, there are still many public sector institutions that do not yet have the capacity to provide good quality public services. The Provincial Government of D.I. Yogyakarta is one of the institutions that is currently intensively carrying out various public service improvements throughout innovations. One of many innovations that has been implemented is an application called Jogjaplan, which is an e-planning (electronic planning) system that is also capable in not just actualizing, but also making improvement in public participation through open access towards information and by creating a public forum for aspirations regarding development planning. This study aims to determine the role of innovation in the form of the Jogjaplan application in increasing community participation in the governance of the Province of D.I. Yogyakarta. This study uses descriptive qualitative methods with data collection techniques in the form of literature studies based on relevant books, scientific journals, news articles, and official government websites. Based on this research, Jogjaplan was proven to be capable of simplifying the planning process in terms of processing data and documents. However, the use of the Jogjaplan application in the context of public participation is still not optimal. The number of people who access and provide suggestions regarding program planning in D.I.Y is still relatively low. This is due to the lack of socialization carried out by the local government to the public which is also exacerbated by the low responsiveness of the government towards the inputs made by the public.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUDI ONLINE DI TORAJA UTARA (Studi Kasus Polres Toraja Utara)

Indhy Fanesa Rambo — 2026-01-29

Fundamentally, a bank is an institution that collects funds from the public in the form of deposits and redistributes them to the public in the form of credit. One indication that sometimes becomes a problem in banking is that it's not just about distributing credit, but how that credit can be returned according to the agreed-upon time period and interest rewards by both parties. This classifies a bank as healthy when both the distribution and return of credit can run smoothly and continue to experience improvements in terms of both quality and quantity. Non-performing loans represent one of the problems faced by banking institutions, including Bank Rakyat Indonesia (BRI), which can affect the bank's financial health, disrupt liquidity, and damage reputation. Non-performing loans occur when customers fail to pay installments according to the agreed-upon agreement. One approach that can be taken is the non-litigation route, which prioritizes peaceful resolution through negotiation and restructuring, without involving legal processes or courts. This non-litigation route has become an increasingly chosen alternative by banks in Indonesia, including Bank BRI, to address non-performing loans.

The formulation of the problem in this thesis is how the mechanism for resolving non-performing loans through non-litigation channels in banking works, particularly at Bank BRI, as well as the factors that influence Bank BRI in choosing non-litigation channels as a solution for resolving non-performing loans. Meanwhile, this research was conducted with the aim of understanding the mechanism for resolving non-performing loans through non-litigation channels in banking, particularly at Bank BRI, and to identify the factors that influence Bank BRI in choosing non-litigation channels as a solution for resolving non-performing loans.

EFEKTIVITAS PEMBATALAN PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK-HAK PASANGAN

Ulfah Zakiah Drajat — 2026-01-29

Marriage is not merely uniting two human partners, namely a man and a woman, but rather tying a sacred covenant in the name of Allah, that both bride and groom intend to build a household that is peaceful, tranquil, and filled with love and affection. Marriage is considered something sacred because it has spiritual values, so marriage must be carried out with a series of ceremonies that are religious in nature and performed according to the laws of each religion and belief of the parties who carry out the marriage. At some point in family relationships, there will surely be something that doesn't go according to plan. Marriage can break down along the way, and this can be caused by the parties themselves or by other parties or third parties, making marriage annulment an alternative. Marriage annulment is carried out after the marriage has taken place. A marriage can be annulled if the parties do not meet the requirements to carry out the marriage. Thus, marriage prevention is done before the marriage takes place, while marriage annulment can only be done if the marriage has been carried out. Marriages that violate formal and material requirements can be annulled. Therefore, before a marriage takes place, it is necessary to conduct an examination and preliminary research on the marriage guardian and prospective husband and wife, to determine whether the necessary marriage requirements have been met or if there are obstacles hindering the implementation of the marriage.

The formulation of the problem in this thesis is how the mechanism of marriage annulment according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage works and what are the legal implications of marriage annulment on the rights of the couples involved.