EFEKTIVITAS PROGRAM JELITA JIWA SEBAGAI INOVASI PELAYANAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SLEMAN
Abstract
Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu pelayanan publik yang bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat untuk digunakan dalam keperluan pemenuhan hak dasar warga negara. Melalui Peraturan Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan mengembangkan inovasi pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas administrasi kependudukan dapat dilakukan melalui layanan terintegrasi dan/atau jemput bola. Program Jelita Jiwa merupakan sebuah inovasi pelayanan jemput bola yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman ke rumah penduduk yang mengalami sakit berat, lansia, disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang tidak memiliki KTP elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kendala pelaksananaan Program Jelita Jiwa dengan menggunakan indikator input, proses, dan output. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Program Jelita Jiwa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sleman cukup efektif. Meskipun masih ada beberapa kendala seperti infrastruktur jalan kurang baik, lokasi tempat tinggal yang jauh, pengaturan kerja aparatur belum terorganisir dengan optimal, dan faktor kondisi pemohon itu sendiri.
References
Deddy, d. (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik. Bandung: ALFABETA CV.
Fahrezy, Andi Yusril Reza. 2023. “Efektivitas Inovasi Cdr (Cari, Data, Rekam) Resque Jemput Bola Di Dinas Kependudukan Kabupaten Pinrang.” Unismuh.Ac.Id 4:73.
Farhan, A. (2023). Inovasi Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah di Indonesia. Matra Pembaruan, 7(3), 111-123.
Fauziah, Wiwit Rizqi, Cucu Sugiarti, and Rachmat Ramdani. 2022. “Volume 14 Issue 2 (2022) Pages 367-375 JURNAL MANAJEMEN ISSN : 0285-6911 (Print) 2528-1518 (Online) Efektivitas Program Wirausaha Pemuda Dalam Upaya Penurunan Angka Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Tegal Pada Masa Pandemi Covid-19 The Effectiveness.” 14(2):367–75.
Hardiyansyah. (2018). KUALITAS PELAYANAN PUBLIK. Yogyakarta: PENERBIT GAVA MEDIA.
Novianti, and Nur Indah Sari. 2023. “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Untuk Mengentaskan Kemiskinan Di Desa Lumbang Dusun Penyengat Kecamatan Sambas.” Sosiosaintika 1(2):71–82. doi: 10.59996/sosiosaintika.v1i2.138.
Norsanti. (2021). EFEKTIVITAS PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KECAMATAN BATUMANDI KABUPATEN BALANGAN (Studi Kasus Pada Desa Mampari dan Desa Banua
Rahmadana, Muhamad Fitri. n.d. [III.A.1.a.2.3] FullBook Pelayanan Publik.
SAPUTRO, H. E. (2015). KUALITAS PELAYANAN PUBLIK. Jurnal Professional FIS UNIVED Vol. 2 No.1.
Setyowati, S. (2021). INOVASI PROGRAM SAHAJA ( SATU HARI JADI ) KELILING DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEDIRI. PUBLIKA, 267-282.
Sukmana, S. N. (2023). Efektivitas Pelayanan Via Online (PLAVON) Dukcapil. Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis, 574 - 592.
Taufiqurokhman, and Evi Satispi. 2018. “Teori Dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik.” Umj Press 2018 266.
Wiryanto, Wisber. 2020. “Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Indonesia Selama Pandemi Covid-19.” Prosiding Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 4.0 4(1):142–49.
Peraturan-Peraturan
Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/837/SJ Tahun 2018 Tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Kartun Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Undang-Undang Nomor 13 tahuri 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
