PERSYARATAN DASAR PEMEKARAN WILAYAH PAMEKASAN DALAM UPAYA MENDUKUNG PEMBENTUKAN PROVINSI MADURA
Abstract
Jumlah kabupaten di Pulau Madura ada empat, sementara merujuk UU RI Nomor 23/2014 tentang otonomi daerah bahwa syarat pembentukan provinsi baru harus memiliki lima kabupaten atau kota. Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan. Hasil yang diperoleh (1)Pemekaran wilayah Pamekasan sebagian besar memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2014, terkecuali pada aspek keuangan daerah yakni angka ketergantungan fiskal masih relatif tinggi (> 60%). Adapun yang mendasari perlunya pemekaran: selama ini masih terjadi ketimpangan pembangunan antara wilayah bagian utara dengan bagian selatan; laju pertumbuhan pembangunan Madura lebih lambat dari rata-rata kabupaten lain di Jatim; Madura memiliki kekhasan sosial budaya; potensi sumber daya alam, anggaran, dan sumber daya manusia di Madura bila dikelola dengan baik dapat menjadi modal penting bagi implementasi pembentukan provinsi Madura, dan wilayah yang paling siap untuk penambahan kota atau kabupaten adalah wilayah Pamekasan (2)Pemekaran wilayah pamekasan dapat diterapkan dengan membagi wilayah ini menjadi Kota Pamekasan dan Kabupaten Pamekasan. Plot untuk Kota Pamekasan bisa meliputi lima kecamatan: Pamekasan, Pademawu, Larangan; Tlanakan dan Galis. Sementara plot untuk Kabupaten Pamekasan meliputi delapan kecamatan: Proppo, Waru, Kadur, Pasean, Batumarmar, Pegantenan, Pakong dan Palengaan
References
Bappenas. 2004. Evaluasi Kebijakan Pembentukan DOB, Kajian Kelembagaan, Sumberdaya Aparatur dan Keuangan di DOB, Direktorat Otda Bappenas-Jakarta.
Bappeda. 2004. Masterplan Agropolitan Kabupaten Pamekasan. Bappeda Kabupaten Pamekasan
Bappeda. 2011. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 – 2032. Bappeda Kabupaten Pamekasan
Bappeda. 2014a. Penyusunan Masteplan Kampung Batik Kabupaten Pamekasan. Bappeda Kabupaten Pamekasan
Bappeda. 2014b. Profile komoditas unggulan Kabupaten Pamekasan. Bappeda Kabupaten Pamekasan
Bappeda. 2015. Masterplan Minapolitan Kabupaten Pamekasan. Bappeda Kabupaten Pamekasan
Bappeda. 2016. Profile one Village one product Kabupaten Pamekasan. Bappeda Kabupaten Pamekasan
Bappeda. 2019a. Penyusunan One Village One Product Kabupaten Pamekasan. Bappeda Pamekasan.
Bappeda.2019b. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023
BPHN & UNDP. 2007. Studi Evaluasi Pemekaran Daerah, Building and Reinventing Decentralized Governance Project. Bappenas Bekerjasama dengan UNDP.
BPS. 2020a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur Tahun 2019, 17 Februari 2020
BPS. 2019. Kabupaten Pamekasan dalam Angka. BPS Kabupaten Pamekasan
BPS. 2020b. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota, 2017 – 2019
BPS. 2020c. Kabupaten Pamekasan dalam Angka. BPS Kabupaten Pamekasan
BPS. 2020d. PDRB Kabupaten Pamekasan menurut lapangan usaha. BPS Kabupaten Pamekasan
BPWS. 2010. Atlas Pariwisata Madura.Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura.
Hefni, Mohammad. Islam Madura (Resistensi dan Adaptasi Tokoh Adat atas Penetrasi Kyai di Madura). Analisis, Volume XIII, Nomor 1, Juni 2013
Ida, Laode (2005), Permasalahan Pemekaran Daerah di Indonesia, Media Indonesia, Jakarta, 22 Maret 2005
Ismail dan Moh Wardi. 2019. Peran Kiai Dalam Rekonsiliasi Sosial Pasca Carok Massal Di Bujur Tengah Pamekasan Madura. Ibda, Vol. 17, No. 1, Mei 2019
jejak.co/dprd-dukung-pemekaran-pamekasan-dan-madura-jadi-provinsi/. 2020. Diakses 11 januari 2021, https://surabaya.tribunnews.com/2020/08/27/sikapi-provinsi-madura-bupati-pamekasan-sebut-harus-sesuai-kesepakatan.
Kabar Madura. 2020. https://kabarmadura.id/skk-migas-targetkan-produksi-migas-di-pamekasan-25-mmscfd/ SKK Migas targetkan produksi migas di Pamekasan 25 MMSCFD. Diakses 13 januari 2021
Kuntowijoyo. 2017. Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940. IRCiSoD Yogyakarta
Kutsiyah, Farahdilla. 2020b. Kelekatan Modal Sosial Pada Keluarga Santri Di Pulau Madura. Palita: Journal of Social Religion Research Oktober 2020, Vol.5, No.2, hal.183-203
Lubis, Hisnuddin Lubis. 2015. Membangun Madura: Strategi Menuju “Madura Madani”. Vol 8.no 2
Nur, Azmi Faiz. 2011. Analisis Potensi Ekonomi Sektoral Pada Empat Kabupaten Di Pulau Madura. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 9 No. 1 Juli 2011
Nuraini, Ida. Transformasi Struktural & Pertumbuhan Ekonomi Empat Kabupaten di Wilayah Madura Tahun 2010-2019. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 9 No. 1 Juli 2011
Pandia. Agnesswetta. 2009. Menanti Warga Jatim Tak Miskin Lagi. Surabaya, Kompas, 16 Februari
Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah;
Qurratu’ain, Almira Qattrunnada dan Vita Ratnasari. 2016. Analisis Indikator Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur Menggunakan Regresi Panel. Jurnal Sains Dan Seni ITS Vol. 5 No. 2 (2016)
Widada, Rasyid Dedi Budiman Hakim., Sri Mulatsih Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten /Kota Hasil Pemekaran Di Indonesia
Rifai, Mien A. 1993. Lintasan Sejarah Madura.Surabaya: Yayasan Lebur Legga.
Sari, I. P., B. Riyono; A.Supandi. Journal of Applied Business and Economics (JABE) Vol. 6 No. 2 (Desember 2019) 82-95
Susanto, Edi. Revitalisasi Nilai Luhur Tradisi Lokal Madura. Karsa, Vol. XII No. 2 Oktober 2007
Tauran. Tjitjik Rahaju, Ardhie Raditya, Galih W. Pradana. 2017. Pembentukan Provinsi Madura Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Jurnal Cakrawala Vol. 11 No. 1 Juni 2017: 95 - 110
Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
