ANALISIS HUKUM FUNGSI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PROSES PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TORAJA UTARA 2024
Abstract
Legal Analysis of the General Election Commission's Function in the Process of Increasing Political Participation in the 2024 North Toraja Regional Head Election.This study aims to analyze the function of the General Elections Commission (KPU) in increasing public political participation in the 2024 North Toraja Regency Regional Head Election (Pilkada). Political participation is an important indicator in assessing the quality of democracy, so the KPU's role as an election organizer is very strategic in encouraging public involvement. The research method used is normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach, and supported by relevant empirical data. The results show that the KPU has several main functions, namely regulatory, educational, and facilitative functions in increasing political participation. Efforts made include election socialization, voter education, and providing inclusive access for all levels of society. However, there are various obstacles such as low levels of public political education, limited access to information in certain areas, and socio-cultural factors that influence the level of participation. In conclusion, the KPU's function in increasing political participation in the 2024 North Toraja Pilkada has been implemented, but not optimally. More innovative and collaborative strategies are needed to increase public awareness and involvement in the democratic process.
References
Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 64.
Cholisin, dkk .Pengantar Ilmu Politik (Introduction to Political Science) (Alih bahasa oleh Zulkifly Hamid). Jakarta: PT Raja Grafindo. 2007 hlm 95.
Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis (Kencana: Jakarta, 2004), h.35.
Dimas Bima Setiyawan, „Perwujudan Nilai Moralitas Dalam Mengawal Pemilihan Presiden 2019 Yang Demokratis Dan Berkeadilan‟, 2 (2019).
Eldi Wira Putra, „Partisipasi Masyarakat Desa Di Desa Tumbang Manjul Dalam Pilgub 2015 Kalimantan Tengah‟, 1.10 (2022) 3358–63.
Eddie Siregar, Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Jakarta:Sekretariat Jenderal MPR RI , 2015), Hal. 124.
Fahmi, Khoiril. (2010), “Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilu Presiden 2009 (Studi di Kota Pekanbaru)”
Fajlurrahman jurdi. Pengantar hukum pemilihan umum, Jakarta, 2018,. 1 Gabriel A. Almond, “Sosialisasi, Kebudayaan dan Partisipasi Politik”, dalam
Perbandingan Sistem Politik, peny. Mochtar Mas‟oed dan Colin MacAndrews (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 61.
George Sorensen, Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan prospek dalam sebuah dunia yang sedang berubah),disunting Oleh Tajuddin Nur efendi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal.14.
Hariyono dkk. 2013. Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat. Malang: Setara Press.hlm.23.
Indra Lesang Rumaila Daiyan,„Peran Kpu Pulau Morotai Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Serentak‟, 9.1 (2022) 669–80.
Indra Fahlefi,Sistem Pemilu di Indonesia,( Jakarta :P3DI 2015), hal.26.Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 132.
Josep A. Scumpeter, Capitalis, socialsm & Democracy, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 361.
Labolo, M. (2016). Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. Jakarta: Rajawali Pers/RajaGrafindo Persada.
Lintang Yunisha Dewi and others. Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput, 2022, pp. 36-48.
Lutfi Mustafa, Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia (Gagasan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi), UII Press, Yogyakarta, 2010.
Maulana Hasanudin Ida Farida, Nanang Permana, Sopwan Ismail, ‘Analisis Dmpak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung: Reformulasi Sitem Pemilihan Kepala Case Law,(2020), 55.
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018, hlm. 367.
Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, Teori-Teori Demokrasi, Pustaka Setia, Jakarta, 2013, hlm, 115.
Muhammad Adeputera Hemas, Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula Pada Pilkada Tahun 2015 Di Kabupaten Kendal, 2019. 28-34.
Ni’matul Huda, Ilmu Negara, Rajagrafindo, Jakarta, 2014, hlm. 200.
Nurul Huda, Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia, (Bandung : Fokus Media, 2018), Hal.37.
Pito, Toni Andrianus. (2006). Mengenal Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi. Bandung: Nuansa Cendekia.
Pendapat Abraham Lincoln, dalam Sunarso et al., Pendidikan Kewarganegaraan PKn Untuk Perguruan Tinggi (Yogyakarta: UNY Press, 2016), 103–104.
Philippe Schumitter, penerj. Supeli, Karlina, Mujani, Saiful, The Long Road To Democracy, (Jakarta : Habibie Center, 2004), hal.21.
Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2015, hlm. 182.
Satjipto Rahardjo. Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis).
Yogyakarta; Genta Publishing, 2009. hlm 80.
Sarudajang yang dikutip dalam Alexsander Yandra, “Fisibilitas Pilkada Serentak Tahap II Kota Pekanbaru Pasca Permendagri No. 18 Tahun 2015,” Jurnal Niara Vol. 9, No. 2 (January 4, 2017): 65
Saifudin, Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, h. 102.
Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, Politik Ketatanegaraan, Lab Hukum Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, 2009, hlm. 40.
Silalahi, W. (2022). Model Pemilihan Serentak dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Japhtn-Han, 1(1), 67-
79.
Siti Halilah, Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada Serta Meminimalisir Golput, 2019, Pp. 1–23.
Suharsimi Arikunto,2012, Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126.
Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015), h.270.
………………………., Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 67.
Tricahyo, (2009:6). Ibnu Tricahyo dala bukunya yang berjudul Reformasi Pemilu Pt. Remaja Rosdakarya.
Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum. 57-62.
Wishnu, D. (2017). Tinjauan Hukum Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila Melalui Pemilihan Umum Langsung Di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Tama Jagakarsa).
Winardi, Dinamika Politik Hukum (Malang: Setara Press, 2008), 255.
