PENERAPAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL: STUDI FENOMENOLOGI KEPADA MASYARAKAT DESA TANGKIL
Abstract
Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam mengakses layanan publik, meningkatkan pemanfaatan teknologi digital, dan mengurangi risiko kehilangan dokumen penting secara fisik. Studi mengenai Identitas Kependudukan Digital telah banyak dilakukan, namun belum banyak kajian menggunakan studi fenomenologi di tingkat desa. Studi ini bertujuan untuk menggali makna pengalaman masyarakat dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di tingkat desa. Data diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, dan dokumen-dokumen kebijakan. Sebanyak 16 partisipan dilibatkan dalam studi ini, yang dipilih berdasarkan kriteria usia, gender, pendidikan, dan profesi. Melalui paradigma konstruktivisme sosial, studi ini berupaya memahami makna pengalaman para aktor yang terlibat dalam menerapkan IKD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tangkil merasakan kemudahan dan keamanan dalam pengurusan administrasi kependudukan melalui penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Meskipun masih ada sebagian masyarakat yang belum mengikuti sosialisasi dan menghadapi kendala perangkat serta jaringan, dukungan dari aparatur desa yang terlatih membantu mengatasi hambatan tersebut. Masyarakat yang telah mengaktifkan IKD merasa lebih praktis karena dokumen fisik digantikan data digital, sekaligus meningkatkan kepercayaan mereka terhadap keamanan layanan ini. Implikasi dari studi ini secara teoritis memberikan wawasan dan kontribusi tentang IKD di tingkat desa, kemudian secara praktis memberikan masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan digitalisasi dan mendorong partisipasi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah.
References
Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches. Sage Publications.
Disdukcapil, Cilangkap. (2024). Dirjen Dukcapil Ajak Masyarakat Kabupaten Bogor Rame-Rame Aktivasi IKD. https://disdukcapil.cilacapkab.go.id/dirjen-dukcapil-ajak-masyarakat-kabupaten-bogor-rame-rame-aktivasi-ikd/
Disdukcapil, Mimika. (2023). Disdukcapil Kemendagri Sebut Pemakaian KTP Digital Bakal Bikin Hemat APBN. https://disdukcapil.mimikakab.go.id/berita/dukcapil-kemendagri-sebut-pemakaian-ktp-digital-bakal-bikin-hemat-apbn#:~:text=Dirjen%20Dukcapil%20Kementerian%20Dalam%20Negeri,ribu%2C%20jadi%20Rp%2021%20ribu.
Dukcapil, Kubu. Raya. (2023). Identitas Kependudukan Digital, Fungsi dan Cara Aktivasinya. https://dukcapil.kuburayakab.go.id/2023/02/13/identitas-kependudukan-digital-fungsi-dan-cara-aktivasinya/
Dukcapil, Oganilir. (2023). Mengenal IKD (Identitas Kependudukan Digital). https://dukcapil.oganilirkab.go.id/mengenal-ikd-identitas-kependudukan-digital#
Furqon, E. (2025). Profil Desa Tangkil Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
Hadi, A., Asrori, & Rusman. (2021). Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi. CV. Pena Persada.
Indrajit, E. R. (2016). Konsep dan Strategi Electronic Government.
Ismail. (2023). Penerapan E-Government Pelayanan Publik di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.
Lanvin, B. (2002). The E-government Handbook for Developing Countries. infoDev. http://www.infodev.org.
Legita, A. K. (2023). Pelaksanaan Program Jemput Bola dalam Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok 2023 [Universitas Nasional]. http://repository.unas.ac.id/id/eprint/8892
Mavhandu-Mudzusi, A. H., Moyo, I., Mthombeni, A., Ndou, A., Mamabolo, L., Ngwenya, T., Marebane, T., & Netshapapame, T. (2022). WhatsApp as a Qualitative Data Collection Method in Descriptive Phenomenological Studies. International Journal of Qualitative Methods, 21. https://doi.org/10.1177/16094069221111124
Miawaty, F. (2021). Mengungkap Dampak Covid-19 pada UMKM Sektor Kuliner (Studi Kasus: UMKM Kuliner Di Wilayah Rawamangun) [Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta]. http://repository.stei.ac.id/id/eprint/4853
Ndraha, T. (2003). Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Rineka Cipta.
Nograsek, J. (2012). Change Management as a Critical Success Factor in e-Government Implementation. Business Systems Research Journal.
Nurrahman, A., Dinas, M., Ma’sum, M. F., & Ino, M. F. (2021). Pemanfaatan Website sebagai Bentuk Digitalisasi Pelayanan Publik di Kabupaten Garut. Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan, 3(1), 78–93. http://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP,
Pakuan, Raya. (2024). Tembus 22 Ribu, Citeureup Jadi Penyumbang Aktivasi IKD Tertinggi se-Kabupaten Bogor. https://pakuanraya.com/tembus-22-ribu-citeureup-jadi-penyumbang-aktivasi-ikd-tertinggi-se-kabupaten-bogor/
Pasla, B. N. (2023). Regulasi Adalah: Pengertian Menurut Ahlinya. https://bnp.jambiprov.go.id/regulasi-adalah-pengertian-menurut-ahlinya/
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, Pub. L. No. 72 (2022).
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital Dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Pub. L. No. 82 (2023).
Ramadhan, R. J. (2023). Penerapan E-Government dalam Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan. Universitas Hasanuddin.
Relly, F. K. (2024). Penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah.
Rifdan, Haerul, Sakawati, H., & Yamin, M. N. (2024). Analisis Penerapan E-Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Tallo Kota Makassar. 4(1).
Rohmah, D. F. (2023). Transforasi Layanan Administrasi Kependudukan: Manfaat Dan Tantangan Bagi Masyarakat Kabupaten Lamongan.
Salopah, Purnamasari, I., & Ramdani, T. F. (2024). Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Karya Ilmiah Mahasiswa Tauhid, 3(4).
Salsa Bella, V., & Widodo, D. (2023). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari. Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik, 6(1), 14–31. https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.833
Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Desa Tangkil Nomor 400.8/29/III/-2025 tentang Program JAPATI (Jaringan Pelayanan Terintegrasi). (2025).
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2016).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, 2006.
Utama, A., & Madya, W. A. (2024). Birokrasi dan Sumber Daya Manusia : Pengembangan di Era Digital. https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/%E2%80%9Cbirokrasi-dan-sumber-daya-manusia-pengembangan-di-era-digital
Warahmah, M., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Pendekatan Dan Tahapan Penelitian Dalam Kajian Pendidikan Anak Usia Dini. Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 1(2).
Widiyarta, A., & Humaidah, I. (2023). Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(18), 43–51.
Yulanda, A., & Frinaldi, A. (2023). Inovasi Program Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Kependudukan di Indonesia. 07(02). https://online-journal.unja.ac.id/index.php/titian
