AKUNTABILITAS PEMERINTAH TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI DESA BOLA BULU KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Abstract
Abstract
This study aims to determine the government's accountability for public services in Bola Bulu Village, Pitu Riase District, Sidenreng Rappang Regency. The population of this study was 35 people and a sample of 35 people. The sampling technique used is a saturated sampling (census). This type of research is a quantitative descriptive. Data collection techniques are observation, interviews, library research, and questionnaires. Data analysis techniques use statistics. The results showed that government accountability was 60% less good, covering 57% law, 66% honesty, 55% managerial, 61% program, 56% policy, and 64% financial. While public services 65% are good, covering simple 58%, clear 58%, security 68%, open 73%, efficient 66%, economical 67%, and justice 63%. This shows that the government's accountability for public services in Bola Bulu Village, Pitu Riase District is 62% of the 100% expected result, which is classified as "good".
Keywords: Government Accountability and Public Services
References
Jamaluddin, Ahmad. 2015. Metode Penelitian Admistrasi Publik. Gava Media. Yogyakarta.
Jerni, Andi. 2013. Akuntabilitas Pemerintah dalam Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang. STISIP Muhammadiyah Sidenreng Rappang
Lahibu, Tuwu. 2012. Disertasi. Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Pengembangan Karir, Motivasi Kerja Terhadap Kinerja dan Kualitas Layanan Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton. Program Pascasarjana UMI. Makassar
Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2000. Akuntabilitas, dan Good Governance. Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Jakarta.
Mahmudi. 2002. Laporan Keuangan Sektor Publik Untuk Transparansi dan Akuntabilitas Publik. JPAI. Yogyakarta.
________. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
Mustafa, Delly. 2012. Perilaku Birokrasi: Diantara Pelayan dan Dilayani. Fahmis Pustaka. Makassar.
Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Erlangga. Jakarta.
Nurman. 2015. Strategi Pembangunan Daerah. Cetakan Ke-1. Rajawali Pers. Jakarta.
Rasyid. 2000. Makna Pemerintahan. Mutiara Sumber Widya. Jakarta.
Rosjidi. 2001. Akuntansi Sektor Publik Pemerintah: Kerangka, Standar dan Metode. Aksara Satu. Surabaya.
Sellang, Kamaruddin. 2016. Administrasi dan Pelayanan Publik, Antara Teori dan Aplikasi. Penerbit Ombak. Yogyakarta.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung.
________. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.
Syafiie, Inu Kencana. 2003. Sistem Administrasi Negara. Gajah Mada. Yogyakarta.
Wasistiono, Sadu. 2003. Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah. Fokus Media. Bandung.
Wasistiono dan Tahir. 2006. Prospek Pengembangan Desa. Fokus Media. Bandung.
Widodo, Joko. 2001. Good Governance: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi. Insan Cendikiawan. Surabaya.
Zainuddin. 2017. Teori-teori Mutakhir dalam Perspektif Ilmu Administrasi Publik: Inspirator Teori Birokrasi Transformasional. Phinatama Media. Makassar.
Dokumen-dokumen:
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
